TANTANGAN EKONOMI ABAD 21 DAN SIGNIFIKANSINYA TERHADAP
EKSISTENSI PARTAI POLITIK DI INDONESIA SERTA PROYEKSI EKONOMI POLITIK INDONESIA HINGGA 2050
Oleh:
Oki Astriani
Olivia Susanto
Zulfikar Fauzi
Gris Sintya B
Mira Dia Lazuba
Ardhi Varian
Qisthi Aulia
Abstraks
Kemajuan dalam perekonomian dunia membawa implikasi tersendiri bagi kehidupan politik suatu negara. Indonesia seringkali diproyeksikan sebagai salah satu calon negara besar yang akan memimpin dunia. Dalam proyeksi ini, penulis memprediksikan kemampanan ekonomi akan memberikan pengaruh bagi prospek keberadaan partai politik dalam sistem politik Indonesia. Ada kecenderungan eksistensi partai-partai politik yang saat ini berkuasa, nantinya akan digantikan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang lebih mengetahui dan memahami urgensi kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan politik yang memang telah berubah.
Deskripsi Indonesia di Era Kekinian
Indonesia saat ini merupakan negara yang dapat digolongkan maju di Asia Tenggara. Dari segi ekonomi, Indonesia pada tahun lalu dapat mencapai GDP 1500 per kapita yang masih di atas beberapa negara Asia Tenggara lain. Dalam hal politik misalnya, Indonesia diakui sebagai salah satu negara percontohan demokrasi di kawasan Asia Tenggara, selain Thailand dan Filipina. Akan tetapi, isu yang muncul akhir-akhir ini baik di Thailand ataupun di Filipina mencoreng nilai-nilai demokrasi di negaranya sehingga mambuat posisi Indonesia menjadi lebih tinggi. Sebagai contoh kasus, penjelasan berikut dapat memberikan gambaran keadaan ekonomi dan politik di Indonesia saat ini.
Sebelum kasus bailout Bank Century, nama Sri Mulyani Indrawati memang tidak terlalu mencolok. Apalagi setelah berita kesediannya sebagai managing director di World Bank (Bank Dunia) per 1 Juni 2010, nama Sri Mulyani menjadi nama yang tidak asing lagi. Dengan kemampuan dan pengalamannya dalam mengelola perkembangan ekonomi negara middle-income yang masih menghadapi tantangan-tantangan kemiskinan, ia dipercaya untuk menduduki posisi prestisius internasional tersebut (Sri Mulyani Given Office in World Bank, pada http://en.vivanews.com/news/read/148869-sri_mulyani_given_office_in_world_bank, diakses 23 Mei 2010). Meskipun demikian, bukan berarti pengunduran diri Sri Mulyani dari posisi sebelumnya (sebagai Menteri Keuangan Indonesia) tidak memberikan implikasi apapun, khususnya terhadap perekonomian dan sistem politik Indonesia secara umum.
Tanggal 5 Mei 2010, saham Indonesia menurun tajam dari 3,2 persen menjadi 2,863.44 persen. Hal ini terjadi hanya beberapa jam setelah pengumuman intensi Sri Mulyani untuk menjabat sebagai managing director dari World Bank, meskipun faktor-faktor lain sebenarnya turut berkontribusi akan penurunan ini (Indonesian Stock Market Drops After Sri Mulyani Resignation, pada http://www.thejakartaglobe.com/business/indonesian-stock-market-drops-after-sri-mulyani-resignation/373214, diakses 23 Mei 2010).
Komunitas bisnis internasional dan analis-analis pasar juga menunjukkan kekecewaan dan keprihatinannya mengenai masa depan dari reformasi program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah pengunduran diri Sri Mulyani. Kebanyakan dari mereka akan mengamati siapa kandidat pengganti Sri Mulyani sebelum memberikan pandangan yang konkrit mengenai dampak pengundurannya terhadap kelanjutan kesepakatan bisnis di Indonesia. Clifford D. Rees, chairman dari European Chamber of Commerce di Indonesia, menyatakan bahwa ia merasa ‘sangat hancur’ dengan keputusan tersebut, dan komunitas bisnis Eropa sangat tidak puas dengan berita tersebut, serta menduga keikutsertaan politik dalam kemunduran Sri Mulyani, meskipun tidak secara langsung (Investors Uneasy Over Sri Mulyani Departure, pada http://www.thejakartaglobe.com/business/investors-uneasy-over-sri-mulyani-departure/373362, diakses 23 Mei 2010). Peter Fanning, chairman dari International Business Chamber, menyatakan keberangkatan Sri Mulyani sebagai ‘langkah mundur’ bagi Indonesia, namun tidak serta merta menggelincirkan agenda reformasi SBY.
Namun tidak dapat dipungkiri pula, bahwasanya pengunduran diri Sri Mulyani memberikan pengaruh bagi perekonomian Indonesia. Sehari setelah pengundurannya, nilai tukar Rupiah semakin menurun, bahkan memaksa Bank Indonesia untuk mengintervensi (Rupiah Continues to Drop after Sri Mulyani Announcement, pada http://www.thejakartaglobe.com/business/rupiah-continues-it-drop-after-sri-mulyani-announcement/373437, diakses 23 Mei 2010). Karena itu, Fauzi Ichsan, ekonom senior di Standard Chartered Bank Indonesia memberikan empat syarat yang harus dipenuhi oleh pengganti Sri Mulyani: pertama, ia harus memiliki kemampuan, kredibilitas, dan kualitas pemimpin serta disiplin makro; kedua, ia harus memiliki ketekunan untuk mereformasi birokrasi, meskipun hal itu akan bertabrakan dengan kepentingan-kepentingan bisnis; ketiga, ia harus memiliki kekuatan mental untuk tetap tenang dalam menghadapi krisis apapun; dan keempat, ia harus memiliki kemampuan untuk menjembatani pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Sri Mulyani Vows to Support New Finance Minister, pada http://www.thejakartaglobe.com/home/sri-mulyani-vows-to-support-new-finance-minister/374378, diakses 23 Mei 2010).
Tidak dapat dipungkiri bahwasanya peran seorang Sri Mulyani dalam memajukan perekonomian Indonesia memang cukup signifikan. Konfrontasi langsungnya terhadap kepentingan-kepentingan pribadi di DPR dan sektor swasta merupakan contoh konkret usahanya dalam mengembangkan institusi pemerintahan yang efisien dan transparan di Indonesia (Letter: Reform After Sri Mulyani’s Departure, pada http://www.thejakartapost.com/news/2010/05/07/letter-reform-after-sri-mulyani%E2%80%99s-departure.html, diakses 23 Mei 2010). Dengan kemundurannya, dapat dikatakan bahwa ‘kepentingan-kepentingan pribadi di DPR’ tersebut telah berhasil, setidaknya dalam jangka pendek.
Kemunduran Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan Indonesia bisa jadi melemahkan perekonomian Indonesia, dengan munculnya pesimistis dari rekan-rekan bisnis Indonesia. Tidak hanya itu, politisi-politisi yang ‘menang’ juga serasa mendapatkan ‘angin’ dengan bertahan pada kursi-kursi ‘wakil rakyat’. Memang ironis, ketika para ‘wakil-wakil rakyat’ tersebut tidak sepenuhnya mewakili rakyat, malah mewakili kepentingan pribadinya. Sedangkan Sri Mulyani, yang kemudian diyakini lebih nasionalis ketimbang egoistis, justru dituntut untuk mundur dari jabatan Menteri Keuangan setelah memutuskan untuk menyetujui bailout Bank Century. Ironisnya, media yang dinilai dapat membentuk opini masyarakat, justru memberikan banyak keterangan terhadap tim-tim yang mendukung mundurnya Sri Mulyani dan Boediono sebagai kambing hitam meskipun statement mereka dianggap lemah dan kurang kuat (Sri Mulyani: Indonesian Wonder Woman, pada http://www.thejakartapost.com/news/2010/05/11/sri-mulyani-indonesian-wonder-woman.html, diakses 23 Mei 2010).
Kepergian Sri Mulyani meningkatkan kekuasaan kapital di Indonesia, di mana politisi-politisi busuk merupakan orang-orang yang bertanggungjawab terhadap melapetaka intelektual ini. Bukan hal yang baru jika sarjana-sarjana terbaik Indonesia lebih memilih tinggal di luar negeri daripada di tanah kelahirannya sendiri. B.J. Habibie dan Ken Soesanto adalah contoh yang bagus. Bayangkan saja, seorang anggota DPR muda dan tidak berpengalaman memiliki gaji sepuluh kali lebih besar daripada dosen bergelar PhD (Sri Mulyani: Indonesian Wonder Woman, pada http://www.thejakartapost.com/news/2010/05/11/sri-mulyani-indonesian-wonder-woman.html, diakses 23 Mei 2010).
Masa depan Indonesia sekarang terletak pada Presidennya. Menteri Keuangan yang akan menggantikan Sri Mulyani merupakan langkah awal yang menentukan masa depan perekonomian dan perpolitikan Indonesia: jika pilihan SBY tepat, di mana pengganti Sri Mulyani dapat menjalankan kekuasaannya dengan baik ditambah peran Sri Mulyani sendiri di Bank Dunia, Indonesia akan mendapatkan tempat tersendiri dalam kancah perpolitikan dunia, yang kemudian akan memperbesar power Indonesia; namun jika gagal, dan semoga tidak, masa depan negara kepulauan ini akan semakin suram. Dengan keadaan perpolitikan yang semakin bobrok, entah bagaimana masa depan negara ini.
Prediksi Kondisi Ekonomi dan Politik 50 Tahun Ke Depan
Ketika membicarakan tahun 2050, tidak akan mungkin terlepas dari permasalahan globalisasi. Seiring berkembangnya kapitalisme global memunculkan hak setiap negara untuk memperkaya diri sekaya mungkin. Semakin kuatnya arus globalisasi membuat Indonesia akan menjadi negara yang jauh lebih terbuka dalam segi ekonomi politik. Terbuka di sini ialah Indonesia mampu menjadi salah satu pihak yang akan menjadi tujuan utama para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan birokrasi yang lebih mudah. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya sistem teknologi dan informasi serta munculnya para pemimpin baru yang kompeten untuk mengatur dan mengarahkan demi menuju ke tujuan tersebut.
Dinamika dunia yang berjalan dengan derasnya arus globalisasi tidak hanya membawa perubahan dalam sektor tertentu, seperti budaya, ekonomi, teknologi, tetapi politik juga menjadi salah satu fokus target pengembangan pemikiran yang telah harus ditargetkan sejak kini. Pada tahun 2050, akankah substansi politik akankan di sejajarkan dengan ekonomi ataukah ekonomi atau politk akan saling bersaing untuk menjadi prioritas utama manusia atau politk dan ekonomi akan dileburkan menjadi suatu kesatuan yang tidak memiliki perbedaan. Berikut ini adalah deskripsi dari beberapa proyeksi politik pada tahun 2050.
Riset yang dilakukan oleh Goldman Sachs memperkirakan bahwa pada sekitar tahun 2040, kemampuan ekonomi Brasil, Rusia, India, dan China (untuk selanjutnya disingkat BRIC) akan melampaui G-6, kelompok negara maju yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, Perancis, dan Italia. Kemampuan ekonomi di sini diukur dari produk domestik bruto (PDB). Kalau ini benar, akan terjadi perubahan geoekonomi yang pada gilirannya akan membawa pergeseran geopolitik. Peranan Indonesia dalam perubahan geopolitik ini akan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengembangkan ekonomi nasional dalam dinamika Asia yang berkembang pesat.
Ekonomi yang akan mendorong orang-orang dan bisnis serta institusi untuk berbagi kemakmuran dan berpartisipasi secara aktif dalam membawa kemakmuran bagi orang lain, menghasilkan income bukan sesuatu yang terlalu dipermasalahkan. Pengangguran dan kesejahteraan tidak diperdengarkan lagi karena lapangan pekerjaan banyak dibentuk oleh badan ekonomi swasta maupun pemerintahan.
Nampak saat ini, bahwa sistem kapitalisme telah berkembang di seluruh dunia, kerja sama Indonesia pun nampak sekarang lebih mengarah pada kerja sama untuk pengembangan ekonomi. Amerika Serikat, China, Inggris dan anggota dalam ASEAN yang saling tumpu menumpu pula dalam masalah ekonomi, dan gabungan dari G-20. Dapat di proyeksikan jika dominasi begitu kuat, nampak bahwa kedudukan politik adalah alat tetapi ekonomi adalah goals yang ingin di capai.
John Hawksworth memaparkan hasil kajiannya yang berisi perbandingan proyeksi pertumbuhan negara-negara maju yang tergabung dalam G7 (Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, dan Kanada), ditambah dengan Spanyol, Australia, dan Korea Selatan, dan “the seven largest emerging market economies”, yang disebut sebagai E7 (Brazil, Rusia, India, China, Meksiko, Indonesia, dan Turki), yang disingkat populer menjadi BRIC-MIT.
Bagi Indonesia, paparan John Hawksworth memberikan optimisme masa depan. Karena di tahun 2050, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keenam dunia dibawah AS, China, India, Jepang dan Brazil. Lebih besar dari kekuatan ekonomi dunia saat ini seperti Jerman, UK, Kanada, Perancis dan Italia. Pada tahun 2050 GDP per capita Indonesia diproyeksikan mencapai US$23.000, bandingkan dengan GDP per capita di tahun 2005 yang sebesar US$1.250.
Pada tahun 2025, Goldman Sach memprediksi perekonomian Indonesia akan sebesar di antara Kanada dan Turki. Dalam hal ini, PDB Indonesia akan menempati urutan ke-14, Kanada berada di atasnya urutan ke-13. Dua puluh lima tahun kemudian, Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ketujuh perekonomian dunia, melampaui Jepang, Inggris, Jerman, Nigeria, Perancis, Korea, dan Turki.
Proyeksi Eksistensi Partai Politik Dalam 50 Tahun Mendatang
Gambaran di atas memberi implikasi yang penting bagi Indonesia. Tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi mencakup aspek yang lebih luas termasuk politik luar negeri dan pertahanan. Pertama, ekonomi Indonesia perlu menyiapkan diri sebaik-baiknya agar dinamika Asia yang berkembang cepat itu dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Semua potensi pembangunan, tidak hanya sumber daya alam, tetapi yang lebih pokok adalah sumber daya manusia, infrastruktur, ruang (teritori), dan teknologi harus dioptimalkan. Dua potensi pembangunan terakhir selama ini kurang dimanfaatkan secara baik bagi peningkatan kemampuan ekonomi kita. Di sini pentingnya strategi industrialisasi dan teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari arah pembangunan ekonomi mendatang. Kedua, mempertegas arah pembangunan ekonomi yang akan ditempuh dalam jangka panjang. Secara konsep kita sudah mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sampai tahun 2025. Di sini peranan kepemimpinan dan pemerintah yang kuat serta sistem sosial, politik, dan budaya yang mendukung sangat besar. Ketiga, meningkatkan peranan Indonesia paling tidak di Asia Tenggara dalam waktu dekat. Agar berperan lebih besar dalam dinamika Asia menuju tahun 2050, Indonesia perlu secepatnya kembali memainkan peran yang lebih besar di ASEAN, baik bidang ekonomi, politik, maupun pertahanan. Langkah ini penting mengingat geoekonomi dan geopolitik ASEAN sangat strategis. Dengan demikian, posisi tawar Indonesia tidak saja sebagai negara, tetapi satu kawasan yang sangat strategis. Kuncinya ekonomi kita harus maju, stabilitas politik dalam negeri harus mantap, dan politik luar negeri kita harus progresif.
Lalu jika disimpulkan, proyeksi Indonesia 2050 lebih mengarah pada perkembangan teknologi dan lebih mengarah pada perkembangan ekonomi yang pesat, kerjasama besar oleh negara maju saja mulai sudah dikembangkan sekarang, dan Indonesia sebagai negara berkembang pun pasti akan terus mendorong kebangkitan ekonominya sehingga sejajar dengan apa yang diprediksikan oleh beberapa pengemuka di atas yang menyatakan bahwa Indonesia akan berkembang dan menjadi salah satu maju dan menyaingi negara maju saat ini yang juga mulai banyak bermunculan. Visi misi Indonesia pun lebih mengembang di isu ekonomi. Beberapa pemikir pun mengatakan pada tahun 2050 juga akan ada suatu perubahan dalam beberapa hal, diantaranya adalah: mata uang global yang digunakan oleh setiap sudut masyarakat di dunia; kebijakan politik dan ekonomi bersama, tidak ada komando masing-masing negara; dan bebas pasport dan pajak perdagangan sehingga dunia bebas melakukan pengembangan ekonomi.
Ada hal yg menarik ketika membicarakan tentang masa depan Indonesia. Salah satunya ialah di dalam artikel tulisan John Hawskword yang mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara besar ke-6 di dunia mengalahkan Jerman dan Inggris. Maju disini memang bukan dari segi ekonomi saja. Melainkan juga dalam hal politik. Di masa-masa yang akan datang, politik dan ekonomi akan tampak lebih melebur menjadi satu. Permasalahan ekonomi terutama ekonomi internasional akan banyak diikutsertakan dalam ranah politik. Tidak perlu jauh jauh. Menilik kasus yang baru saja terjadi, masalah Bank Century yang pada awalnya hanya permasalahan ekonomi yg dianggap “menghilangkan” sejumlah uang nasabah menjadi isu politik karena dianggap ada sangkut pautnya dengan kampanye pilpres 2009 lalu.
Ekonomi politik Indonesia pada masa 2050 dalam tulisan John Hawskword diprediksi akan berhasil. Hal ini dapat ditinjau dari beberapa sebab. Sebab pertama ialah jumlah penduduk yang sangat banyak. Indonesia dianggap memiliki banyak SDM yang dapat menjadi berkualitas dalam jangka waktu 40 tahun ke depan demi tercapainya visi Indonesia ini. Tingginya jumlah penduduk di Indonesia memberi Indonesia kesempatan lebih besar dalam melakukan perkembangan pembangunan dalam hal ekonomi politik. Dalam hal ini SDM produktif Indonesia akan jauh lebih besar daripada negara lain seperti Jepang dan Inggris yang penduduknya lebih sedikit dan kebanyakan telah mencapai usia tuanya (non-produktif).
Proyeksi ekonomi Indonesia juga akan mengenai titik GDP US$18.000 pada tahun 2050 yang mana ini berarti menyaingi Amerika Serikat. Mengapa bisa demikian. Jika dipandang dari perkembangan Industri di Indonesia yang sudah bisa lebih kreatif lagi. Dengan bantuan dari bidang politik, dalam hal ini kebijakan pemerintah mengenai perdagangan dan usaha kecil akan tercapai kemajuan yang signifikan. Pemerintah saat ini mulai membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para pengusaha untuk terus berkreasi bahkan pemerintah mulai mengajukan untuk memberikan pinjaman kepada mereka untuk lebih mengefektifikasi usaha mereka. Hal ini telah membuahkan hasil. Beberapa produk dalam negeri seperti produk-produk kerajinan dan bahkan produksi industri besar sudah mulai laku di pasar global. Jika ini diteruskan bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki kapasitas ekspor yang jauh lebih besar sehingga visi 2050 dapat tercapai.
Dari segi birokrasi pemerintahan dan masyarakat politik, Indonesia akan terus mengembangkan prinsip freedom, rules, tolerance seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Susilo B. Yudhoyono pada salah satu pidatonya pada tahun 2007 mengenai visi Indonesia. Apabila ini terus dilakukan dan dikembangkan maka yang akan terjadi adalah demokrasi akan semakin mekar dan kuat serta mengandung harmonisme di dalamnya yang bersifat damai dan bersatu. Dengan ini, demokrasi akan terus berkembang kearah modernisasi pembangunan yang mana akan berimplikasi pada kemudahan-kemudahan dalam melakukan perkembangan diri yang akan menunjang perekonomian negara. Bangsa Indonesia dikenal berhasil mengembangkan tatanan demokrasi yang maju. Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan demokrasi Indonesia kerap dijadikan bahan rujukan bagi sejumlah negara-negara lainnya. Kapasitas bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan demokrasi itu menjadi modal sosial yang sangat potensial untuk ditumbuhkembangkan dan menjadi modal penting bagi visi 2050.
Kemudian, jika dipandang dengan sudut pandang seperti ini maka eksistensi politik Indonesia akan sedikit banyak terangkat oleh isu-isu low politics yang mana saat ini pun Indonesia menjadi salah satu tokoh penting dalam beberapa forum Internasional mengenai isu-isu low politics. Sebut saja isu-isu perubahan iklim yang sering kali diadakan konferensinya di Bali. Perjanjian Bali Concord yang dihadiri oleh negara-negara ASEAN yang menjadi dasar dicetuskannya ASEAN Community. Hal ini membuat pandangan dunia akan perlahan berubah terhadap pencapaian Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki peran penting dalam perpolitikkan Internasional di masa depan.
Dari perspektif-perspektif di atas ditunjang dengan prediksi perekonomian yang demikian, sampailah pada suatu kesimpulan akan eksistensi partai politik dalam sistem politik Indonesia. Ketika kemajuan teknologi tercipta sedemikian pesat, isu-isu di luar politik praktis menjadi lebih diperhatikan. Berkaca dari kondisi politik saat ini, khususnya dari kasus Bank Century, masyarakat akan menuju titik kejenuhan akan kehidupan politik yang kini dianggap sebagai representasi dari negara demokratis terbesar di Asia Tenggara. Kejenuhan in bukan terletak pada sistem demokrasi yang ada, melainkan lebih pada keberadaan partai politik yang sangat mendominasi arus gerak politik di Indonesia.
Perkembangan ekonomi dan kemajuan sumber daya alam menjadi modal besar bagi perusahaan-perusahaan lokal untuk berkembang. Efisiensi dan efektivitas dalam proses manajerial juga dapat menjadi bekal dan strategi kuat untuk menggantikan posisi partai politik. Kejenuhan masyarakat akan terobati ketika kekuatan ini semakin menunjukkan eksistensinya dalam proses pembuatan kebijakan. Bukan tidak mungkin nantinya dominasi partai politik akan luntur dan hilang dan digantikan perusahaan-perusahaan swasta yang nantinya berkembang menjadi perusahaan multinasional dari Indonesia.
Tatanan birokrasi yang menjadi cita-cita demokrasi dan visi Indonesia ke depan menjadi salah satu tuntutan yang semakin mempercepat kebutuhan akan efisiensi politik. Ketika partai politik yang carut marut tidak mampu lagi memberikan solusi dan mewujudkan cita-cita tersebut, perusahaan-perusahaan dengan sistem manajemennya yang terbukti stabil akan lebih mampu memberikan jawaban atas tantangan tersebut.
Di bidang low politics, seperti isu-isu lingkungan, partai politik cenderung tidak memiliki apa yang dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) seperti perusahaan. Hal ini menjadi nilai negatif dari partai politik yang memang selama ini hanya berorientasi pada kekuasaan dan memberikan peluang besar bagi berbagai perusahaan swasta untuk duduk dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan tersebut dalam lingkaran dalam proses pembuatan kebijakan.
Inilah beberapa proyeksi Indonesia 2050. Keadaan dunia yang berkembang dengan ekonominya, adalah pengaruh besar bagi Inonesia sendiri sehingga tekanan pengembangan ekonomi domestik sehingga mampu mendunia menjadi beban di pundak Indonesia sendiri. Pemerintah dan swasta pun tidak ada batasan. Pasarlah yang cenderung berkembang dan menetukan jalan perekonomian. Demikian halnya dengan partai politik, peran dan fungsinya akan mendekati kemungkinan untuk digantikan oleh perusahaan-perusahaan multinasional.
Referensi
Indonesia 2050, [Online]
Pada: http://strategika.wordpress.com/2007/07/19/indonesia-2050-g7-e7-bric-mit/
[Diakses 23 Mei 2010]
Orasi Dies Natalis ITS ke-47, [Online]
Pada: http://danielrosyid.com/orasi-dies-natalis-its-ke-47.html
[Diakses 23 Mei 2010]
Sullivan, W. A., 2010. Letter: Reform After Sri Mulyani’s Departure. The Jakarta Post, [Internet] 7 Mei 2010.
Pada: http://www.thejakartapost.com/news/2010/05/07/letter-reform-after-sri-mulyani%E2%80%99s-departure.html
[Diakses 23 Mei 2010]
Susanto, H., 2010. Sri Mulyani Given Office in World Bank, [Online]
Pada: http://en.vivanews.com/news/read/148869-sri_mulyani_given_office_in_world_bank
[Diakses 23 Mei 2010]
Syofyan, D., 2010. Sri Mulyani: Indonesian Wonder Woman. The Jakarta Post, [Internet] 11 Mei 2010.
Pada: http://www.thejakartapost.com/news/2010/05/11/sri-mulyani-indonesian-wonder-woman.html
[Diakses 23 Mei 2010]
The Jakarta Globe, 2010. Indonesian Stock Market Drops After Sri Mulyani Resignation, [Online] 5 Mei 2010.
Pada: http://www.thejakartaglobe.com/business/indonesian-stock-market-drops-after-sri-mulyani-resignation/373214
[Diakses 23 Mei 2010]
The Jakarta Globe, 2010. Investors Uneasy Over Sri Mulyani Departure, [Online] 5 Mei 2010.
Pada: http://www.thejakartaglobe.com/business/investors-uneasy-over-sri-mulyani-departure/373362
[Diakses 23 Mei 2010]
The Jakarta Globe, 2010. Rupiah Continues to Drop After Sri Mulyani Announcement, [Online] 6 Mei 2010.
Pada: http://www.thejakartaglobe.com/business/rupiah-continues-it-drop-after-sri-mulyani-announcement/373437
[Diakses 23 Mei 2010]
The Jakarta Globe, 2010. Sri Mulyani Vows to Support New Finance Minister, [Online] 11 Mei 2010.
Pada: http://www.thejakartaglobe.com/home/sri-mulyani-vows-to-support-new-finance-minister/374378
[Diakses 23 Mei 2010]
EKSISTENSI PARTAI POLITIK DI INDONESIA SERTA PROYEKSI EKONOMI POLITIK INDONESIA HINGGA 2050
Oleh:
Oki Astriani
Olivia Susanto
Zulfikar Fauzi
Gris Sintya B
Mira Dia Lazuba
Ardhi Varian
Qisthi Aulia
Abstraks
Kemajuan dalam perekonomian dunia membawa implikasi tersendiri bagi kehidupan politik suatu negara. Indonesia seringkali diproyeksikan sebagai salah satu calon negara besar yang akan memimpin dunia. Dalam proyeksi ini, penulis memprediksikan kemampanan ekonomi akan memberikan pengaruh bagi prospek keberadaan partai politik dalam sistem politik Indonesia. Ada kecenderungan eksistensi partai-partai politik yang saat ini berkuasa, nantinya akan digantikan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang lebih mengetahui dan memahami urgensi kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan politik yang memang telah berubah.
Deskripsi Indonesia di Era Kekinian
Indonesia saat ini merupakan negara yang dapat digolongkan maju di Asia Tenggara. Dari segi ekonomi, Indonesia pada tahun lalu dapat mencapai GDP 1500 per kapita yang masih di atas beberapa negara Asia Tenggara lain. Dalam hal politik misalnya, Indonesia diakui sebagai salah satu negara percontohan demokrasi di kawasan Asia Tenggara, selain Thailand dan Filipina. Akan tetapi, isu yang muncul akhir-akhir ini baik di Thailand ataupun di Filipina mencoreng nilai-nilai demokrasi di negaranya sehingga mambuat posisi Indonesia menjadi lebih tinggi. Sebagai contoh kasus, penjelasan berikut dapat memberikan gambaran keadaan ekonomi dan politik di Indonesia saat ini.
Sebelum kasus bailout Bank Century, nama Sri Mulyani Indrawati memang tidak terlalu mencolok. Apalagi setelah berita kesediannya sebagai managing director di World Bank (Bank Dunia) per 1 Juni 2010, nama Sri Mulyani menjadi nama yang tidak asing lagi. Dengan kemampuan dan pengalamannya dalam mengelola perkembangan ekonomi negara middle-income yang masih menghadapi tantangan-tantangan kemiskinan, ia dipercaya untuk menduduki posisi prestisius internasional tersebut (Sri Mulyani Given Office in World Bank, pada http://en.vivanews.com/news/read/148869-sri_mulyani_given_office_in_world_bank, diakses 23 Mei 2010). Meskipun demikian, bukan berarti pengunduran diri Sri Mulyani dari posisi sebelumnya (sebagai Menteri Keuangan Indonesia) tidak memberikan implikasi apapun, khususnya terhadap perekonomian dan sistem politik Indonesia secara umum.
Tanggal 5 Mei 2010, saham Indonesia menurun tajam dari 3,2 persen menjadi 2,863.44 persen. Hal ini terjadi hanya beberapa jam setelah pengumuman intensi Sri Mulyani untuk menjabat sebagai managing director dari World Bank, meskipun faktor-faktor lain sebenarnya turut berkontribusi akan penurunan ini (Indonesian Stock Market Drops After Sri Mulyani Resignation, pada http://www.thejakartaglobe.com/business/indonesian-stock-market-drops-after-sri-mulyani-resignation/373214, diakses 23 Mei 2010).
Komunitas bisnis internasional dan analis-analis pasar juga menunjukkan kekecewaan dan keprihatinannya mengenai masa depan dari reformasi program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah pengunduran diri Sri Mulyani. Kebanyakan dari mereka akan mengamati siapa kandidat pengganti Sri Mulyani sebelum memberikan pandangan yang konkrit mengenai dampak pengundurannya terhadap kelanjutan kesepakatan bisnis di Indonesia. Clifford D. Rees, chairman dari European Chamber of Commerce di Indonesia, menyatakan bahwa ia merasa ‘sangat hancur’ dengan keputusan tersebut, dan komunitas bisnis Eropa sangat tidak puas dengan berita tersebut, serta menduga keikutsertaan politik dalam kemunduran Sri Mulyani, meskipun tidak secara langsung (Investors Uneasy Over Sri Mulyani Departure, pada http://www.thejakartaglobe.com/business/investors-uneasy-over-sri-mulyani-departure/373362, diakses 23 Mei 2010). Peter Fanning, chairman dari International Business Chamber, menyatakan keberangkatan Sri Mulyani sebagai ‘langkah mundur’ bagi Indonesia, namun tidak serta merta menggelincirkan agenda reformasi SBY.
Namun tidak dapat dipungkiri pula, bahwasanya pengunduran diri Sri Mulyani memberikan pengaruh bagi perekonomian Indonesia. Sehari setelah pengundurannya, nilai tukar Rupiah semakin menurun, bahkan memaksa Bank Indonesia untuk mengintervensi (Rupiah Continues to Drop after Sri Mulyani Announcement, pada http://www.thejakartaglobe.com/business/rupiah-continues-it-drop-after-sri-mulyani-announcement/373437, diakses 23 Mei 2010). Karena itu, Fauzi Ichsan, ekonom senior di Standard Chartered Bank Indonesia memberikan empat syarat yang harus dipenuhi oleh pengganti Sri Mulyani: pertama, ia harus memiliki kemampuan, kredibilitas, dan kualitas pemimpin serta disiplin makro; kedua, ia harus memiliki ketekunan untuk mereformasi birokrasi, meskipun hal itu akan bertabrakan dengan kepentingan-kepentingan bisnis; ketiga, ia harus memiliki kekuatan mental untuk tetap tenang dalam menghadapi krisis apapun; dan keempat, ia harus memiliki kemampuan untuk menjembatani pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Sri Mulyani Vows to Support New Finance Minister, pada http://www.thejakartaglobe.com/home/sri-mulyani-vows-to-support-new-finance-minister/374378, diakses 23 Mei 2010).
Tidak dapat dipungkiri bahwasanya peran seorang Sri Mulyani dalam memajukan perekonomian Indonesia memang cukup signifikan. Konfrontasi langsungnya terhadap kepentingan-kepentingan pribadi di DPR dan sektor swasta merupakan contoh konkret usahanya dalam mengembangkan institusi pemerintahan yang efisien dan transparan di Indonesia (Letter: Reform After Sri Mulyani’s Departure, pada http://www.thejakartapost.com/news/2010/05/07/letter-reform-after-sri-mulyani%E2%80%99s-departure.html, diakses 23 Mei 2010). Dengan kemundurannya, dapat dikatakan bahwa ‘kepentingan-kepentingan pribadi di DPR’ tersebut telah berhasil, setidaknya dalam jangka pendek.
Kemunduran Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan Indonesia bisa jadi melemahkan perekonomian Indonesia, dengan munculnya pesimistis dari rekan-rekan bisnis Indonesia. Tidak hanya itu, politisi-politisi yang ‘menang’ juga serasa mendapatkan ‘angin’ dengan bertahan pada kursi-kursi ‘wakil rakyat’. Memang ironis, ketika para ‘wakil-wakil rakyat’ tersebut tidak sepenuhnya mewakili rakyat, malah mewakili kepentingan pribadinya. Sedangkan Sri Mulyani, yang kemudian diyakini lebih nasionalis ketimbang egoistis, justru dituntut untuk mundur dari jabatan Menteri Keuangan setelah memutuskan untuk menyetujui bailout Bank Century. Ironisnya, media yang dinilai dapat membentuk opini masyarakat, justru memberikan banyak keterangan terhadap tim-tim yang mendukung mundurnya Sri Mulyani dan Boediono sebagai kambing hitam meskipun statement mereka dianggap lemah dan kurang kuat (Sri Mulyani: Indonesian Wonder Woman, pada http://www.thejakartapost.com/news/2010/05/11/sri-mulyani-indonesian-wonder-woman.html, diakses 23 Mei 2010).
Kepergian Sri Mulyani meningkatkan kekuasaan kapital di Indonesia, di mana politisi-politisi busuk merupakan orang-orang yang bertanggungjawab terhadap melapetaka intelektual ini. Bukan hal yang baru jika sarjana-sarjana terbaik Indonesia lebih memilih tinggal di luar negeri daripada di tanah kelahirannya sendiri. B.J. Habibie dan Ken Soesanto adalah contoh yang bagus. Bayangkan saja, seorang anggota DPR muda dan tidak berpengalaman memiliki gaji sepuluh kali lebih besar daripada dosen bergelar PhD (Sri Mulyani: Indonesian Wonder Woman, pada http://www.thejakartapost.com/news/2010/05/11/sri-mulyani-indonesian-wonder-woman.html, diakses 23 Mei 2010).
Masa depan Indonesia sekarang terletak pada Presidennya. Menteri Keuangan yang akan menggantikan Sri Mulyani merupakan langkah awal yang menentukan masa depan perekonomian dan perpolitikan Indonesia: jika pilihan SBY tepat, di mana pengganti Sri Mulyani dapat menjalankan kekuasaannya dengan baik ditambah peran Sri Mulyani sendiri di Bank Dunia, Indonesia akan mendapatkan tempat tersendiri dalam kancah perpolitikan dunia, yang kemudian akan memperbesar power Indonesia; namun jika gagal, dan semoga tidak, masa depan negara kepulauan ini akan semakin suram. Dengan keadaan perpolitikan yang semakin bobrok, entah bagaimana masa depan negara ini.
Prediksi Kondisi Ekonomi dan Politik 50 Tahun Ke Depan
Ketika membicarakan tahun 2050, tidak akan mungkin terlepas dari permasalahan globalisasi. Seiring berkembangnya kapitalisme global memunculkan hak setiap negara untuk memperkaya diri sekaya mungkin. Semakin kuatnya arus globalisasi membuat Indonesia akan menjadi negara yang jauh lebih terbuka dalam segi ekonomi politik. Terbuka di sini ialah Indonesia mampu menjadi salah satu pihak yang akan menjadi tujuan utama para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan birokrasi yang lebih mudah. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya sistem teknologi dan informasi serta munculnya para pemimpin baru yang kompeten untuk mengatur dan mengarahkan demi menuju ke tujuan tersebut.
Dinamika dunia yang berjalan dengan derasnya arus globalisasi tidak hanya membawa perubahan dalam sektor tertentu, seperti budaya, ekonomi, teknologi, tetapi politik juga menjadi salah satu fokus target pengembangan pemikiran yang telah harus ditargetkan sejak kini. Pada tahun 2050, akankah substansi politik akankan di sejajarkan dengan ekonomi ataukah ekonomi atau politk akan saling bersaing untuk menjadi prioritas utama manusia atau politk dan ekonomi akan dileburkan menjadi suatu kesatuan yang tidak memiliki perbedaan. Berikut ini adalah deskripsi dari beberapa proyeksi politik pada tahun 2050.
Riset yang dilakukan oleh Goldman Sachs memperkirakan bahwa pada sekitar tahun 2040, kemampuan ekonomi Brasil, Rusia, India, dan China (untuk selanjutnya disingkat BRIC) akan melampaui G-6, kelompok negara maju yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, Perancis, dan Italia. Kemampuan ekonomi di sini diukur dari produk domestik bruto (PDB). Kalau ini benar, akan terjadi perubahan geoekonomi yang pada gilirannya akan membawa pergeseran geopolitik. Peranan Indonesia dalam perubahan geopolitik ini akan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengembangkan ekonomi nasional dalam dinamika Asia yang berkembang pesat.
Ekonomi yang akan mendorong orang-orang dan bisnis serta institusi untuk berbagi kemakmuran dan berpartisipasi secara aktif dalam membawa kemakmuran bagi orang lain, menghasilkan income bukan sesuatu yang terlalu dipermasalahkan. Pengangguran dan kesejahteraan tidak diperdengarkan lagi karena lapangan pekerjaan banyak dibentuk oleh badan ekonomi swasta maupun pemerintahan.
Nampak saat ini, bahwa sistem kapitalisme telah berkembang di seluruh dunia, kerja sama Indonesia pun nampak sekarang lebih mengarah pada kerja sama untuk pengembangan ekonomi. Amerika Serikat, China, Inggris dan anggota dalam ASEAN yang saling tumpu menumpu pula dalam masalah ekonomi, dan gabungan dari G-20. Dapat di proyeksikan jika dominasi begitu kuat, nampak bahwa kedudukan politik adalah alat tetapi ekonomi adalah goals yang ingin di capai.
John Hawksworth memaparkan hasil kajiannya yang berisi perbandingan proyeksi pertumbuhan negara-negara maju yang tergabung dalam G7 (Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, dan Kanada), ditambah dengan Spanyol, Australia, dan Korea Selatan, dan “the seven largest emerging market economies”, yang disebut sebagai E7 (Brazil, Rusia, India, China, Meksiko, Indonesia, dan Turki), yang disingkat populer menjadi BRIC-MIT.
Bagi Indonesia, paparan John Hawksworth memberikan optimisme masa depan. Karena di tahun 2050, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keenam dunia dibawah AS, China, India, Jepang dan Brazil. Lebih besar dari kekuatan ekonomi dunia saat ini seperti Jerman, UK, Kanada, Perancis dan Italia. Pada tahun 2050 GDP per capita Indonesia diproyeksikan mencapai US$23.000, bandingkan dengan GDP per capita di tahun 2005 yang sebesar US$1.250.
Pada tahun 2025, Goldman Sach memprediksi perekonomian Indonesia akan sebesar di antara Kanada dan Turki. Dalam hal ini, PDB Indonesia akan menempati urutan ke-14, Kanada berada di atasnya urutan ke-13. Dua puluh lima tahun kemudian, Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ketujuh perekonomian dunia, melampaui Jepang, Inggris, Jerman, Nigeria, Perancis, Korea, dan Turki.
Proyeksi Eksistensi Partai Politik Dalam 50 Tahun Mendatang
Gambaran di atas memberi implikasi yang penting bagi Indonesia. Tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi mencakup aspek yang lebih luas termasuk politik luar negeri dan pertahanan. Pertama, ekonomi Indonesia perlu menyiapkan diri sebaik-baiknya agar dinamika Asia yang berkembang cepat itu dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Semua potensi pembangunan, tidak hanya sumber daya alam, tetapi yang lebih pokok adalah sumber daya manusia, infrastruktur, ruang (teritori), dan teknologi harus dioptimalkan. Dua potensi pembangunan terakhir selama ini kurang dimanfaatkan secara baik bagi peningkatan kemampuan ekonomi kita. Di sini pentingnya strategi industrialisasi dan teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari arah pembangunan ekonomi mendatang. Kedua, mempertegas arah pembangunan ekonomi yang akan ditempuh dalam jangka panjang. Secara konsep kita sudah mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sampai tahun 2025. Di sini peranan kepemimpinan dan pemerintah yang kuat serta sistem sosial, politik, dan budaya yang mendukung sangat besar. Ketiga, meningkatkan peranan Indonesia paling tidak di Asia Tenggara dalam waktu dekat. Agar berperan lebih besar dalam dinamika Asia menuju tahun 2050, Indonesia perlu secepatnya kembali memainkan peran yang lebih besar di ASEAN, baik bidang ekonomi, politik, maupun pertahanan. Langkah ini penting mengingat geoekonomi dan geopolitik ASEAN sangat strategis. Dengan demikian, posisi tawar Indonesia tidak saja sebagai negara, tetapi satu kawasan yang sangat strategis. Kuncinya ekonomi kita harus maju, stabilitas politik dalam negeri harus mantap, dan politik luar negeri kita harus progresif.
Lalu jika disimpulkan, proyeksi Indonesia 2050 lebih mengarah pada perkembangan teknologi dan lebih mengarah pada perkembangan ekonomi yang pesat, kerjasama besar oleh negara maju saja mulai sudah dikembangkan sekarang, dan Indonesia sebagai negara berkembang pun pasti akan terus mendorong kebangkitan ekonominya sehingga sejajar dengan apa yang diprediksikan oleh beberapa pengemuka di atas yang menyatakan bahwa Indonesia akan berkembang dan menjadi salah satu maju dan menyaingi negara maju saat ini yang juga mulai banyak bermunculan. Visi misi Indonesia pun lebih mengembang di isu ekonomi. Beberapa pemikir pun mengatakan pada tahun 2050 juga akan ada suatu perubahan dalam beberapa hal, diantaranya adalah: mata uang global yang digunakan oleh setiap sudut masyarakat di dunia; kebijakan politik dan ekonomi bersama, tidak ada komando masing-masing negara; dan bebas pasport dan pajak perdagangan sehingga dunia bebas melakukan pengembangan ekonomi.
Ada hal yg menarik ketika membicarakan tentang masa depan Indonesia. Salah satunya ialah di dalam artikel tulisan John Hawskword yang mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara besar ke-6 di dunia mengalahkan Jerman dan Inggris. Maju disini memang bukan dari segi ekonomi saja. Melainkan juga dalam hal politik. Di masa-masa yang akan datang, politik dan ekonomi akan tampak lebih melebur menjadi satu. Permasalahan ekonomi terutama ekonomi internasional akan banyak diikutsertakan dalam ranah politik. Tidak perlu jauh jauh. Menilik kasus yang baru saja terjadi, masalah Bank Century yang pada awalnya hanya permasalahan ekonomi yg dianggap “menghilangkan” sejumlah uang nasabah menjadi isu politik karena dianggap ada sangkut pautnya dengan kampanye pilpres 2009 lalu.
Ekonomi politik Indonesia pada masa 2050 dalam tulisan John Hawskword diprediksi akan berhasil. Hal ini dapat ditinjau dari beberapa sebab. Sebab pertama ialah jumlah penduduk yang sangat banyak. Indonesia dianggap memiliki banyak SDM yang dapat menjadi berkualitas dalam jangka waktu 40 tahun ke depan demi tercapainya visi Indonesia ini. Tingginya jumlah penduduk di Indonesia memberi Indonesia kesempatan lebih besar dalam melakukan perkembangan pembangunan dalam hal ekonomi politik. Dalam hal ini SDM produktif Indonesia akan jauh lebih besar daripada negara lain seperti Jepang dan Inggris yang penduduknya lebih sedikit dan kebanyakan telah mencapai usia tuanya (non-produktif).
Proyeksi ekonomi Indonesia juga akan mengenai titik GDP US$18.000 pada tahun 2050 yang mana ini berarti menyaingi Amerika Serikat. Mengapa bisa demikian. Jika dipandang dari perkembangan Industri di Indonesia yang sudah bisa lebih kreatif lagi. Dengan bantuan dari bidang politik, dalam hal ini kebijakan pemerintah mengenai perdagangan dan usaha kecil akan tercapai kemajuan yang signifikan. Pemerintah saat ini mulai membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para pengusaha untuk terus berkreasi bahkan pemerintah mulai mengajukan untuk memberikan pinjaman kepada mereka untuk lebih mengefektifikasi usaha mereka. Hal ini telah membuahkan hasil. Beberapa produk dalam negeri seperti produk-produk kerajinan dan bahkan produksi industri besar sudah mulai laku di pasar global. Jika ini diteruskan bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki kapasitas ekspor yang jauh lebih besar sehingga visi 2050 dapat tercapai.
Dari segi birokrasi pemerintahan dan masyarakat politik, Indonesia akan terus mengembangkan prinsip freedom, rules, tolerance seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Susilo B. Yudhoyono pada salah satu pidatonya pada tahun 2007 mengenai visi Indonesia. Apabila ini terus dilakukan dan dikembangkan maka yang akan terjadi adalah demokrasi akan semakin mekar dan kuat serta mengandung harmonisme di dalamnya yang bersifat damai dan bersatu. Dengan ini, demokrasi akan terus berkembang kearah modernisasi pembangunan yang mana akan berimplikasi pada kemudahan-kemudahan dalam melakukan perkembangan diri yang akan menunjang perekonomian negara. Bangsa Indonesia dikenal berhasil mengembangkan tatanan demokrasi yang maju. Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan demokrasi Indonesia kerap dijadikan bahan rujukan bagi sejumlah negara-negara lainnya. Kapasitas bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan demokrasi itu menjadi modal sosial yang sangat potensial untuk ditumbuhkembangkan dan menjadi modal penting bagi visi 2050.
Kemudian, jika dipandang dengan sudut pandang seperti ini maka eksistensi politik Indonesia akan sedikit banyak terangkat oleh isu-isu low politics yang mana saat ini pun Indonesia menjadi salah satu tokoh penting dalam beberapa forum Internasional mengenai isu-isu low politics. Sebut saja isu-isu perubahan iklim yang sering kali diadakan konferensinya di Bali. Perjanjian Bali Concord yang dihadiri oleh negara-negara ASEAN yang menjadi dasar dicetuskannya ASEAN Community. Hal ini membuat pandangan dunia akan perlahan berubah terhadap pencapaian Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki peran penting dalam perpolitikkan Internasional di masa depan.
Dari perspektif-perspektif di atas ditunjang dengan prediksi perekonomian yang demikian, sampailah pada suatu kesimpulan akan eksistensi partai politik dalam sistem politik Indonesia. Ketika kemajuan teknologi tercipta sedemikian pesat, isu-isu di luar politik praktis menjadi lebih diperhatikan. Berkaca dari kondisi politik saat ini, khususnya dari kasus Bank Century, masyarakat akan menuju titik kejenuhan akan kehidupan politik yang kini dianggap sebagai representasi dari negara demokratis terbesar di Asia Tenggara. Kejenuhan in bukan terletak pada sistem demokrasi yang ada, melainkan lebih pada keberadaan partai politik yang sangat mendominasi arus gerak politik di Indonesia.
Perkembangan ekonomi dan kemajuan sumber daya alam menjadi modal besar bagi perusahaan-perusahaan lokal untuk berkembang. Efisiensi dan efektivitas dalam proses manajerial juga dapat menjadi bekal dan strategi kuat untuk menggantikan posisi partai politik. Kejenuhan masyarakat akan terobati ketika kekuatan ini semakin menunjukkan eksistensinya dalam proses pembuatan kebijakan. Bukan tidak mungkin nantinya dominasi partai politik akan luntur dan hilang dan digantikan perusahaan-perusahaan swasta yang nantinya berkembang menjadi perusahaan multinasional dari Indonesia.
Tatanan birokrasi yang menjadi cita-cita demokrasi dan visi Indonesia ke depan menjadi salah satu tuntutan yang semakin mempercepat kebutuhan akan efisiensi politik. Ketika partai politik yang carut marut tidak mampu lagi memberikan solusi dan mewujudkan cita-cita tersebut, perusahaan-perusahaan dengan sistem manajemennya yang terbukti stabil akan lebih mampu memberikan jawaban atas tantangan tersebut.
Di bidang low politics, seperti isu-isu lingkungan, partai politik cenderung tidak memiliki apa yang dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) seperti perusahaan. Hal ini menjadi nilai negatif dari partai politik yang memang selama ini hanya berorientasi pada kekuasaan dan memberikan peluang besar bagi berbagai perusahaan swasta untuk duduk dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan tersebut dalam lingkaran dalam proses pembuatan kebijakan.
Inilah beberapa proyeksi Indonesia 2050. Keadaan dunia yang berkembang dengan ekonominya, adalah pengaruh besar bagi Inonesia sendiri sehingga tekanan pengembangan ekonomi domestik sehingga mampu mendunia menjadi beban di pundak Indonesia sendiri. Pemerintah dan swasta pun tidak ada batasan. Pasarlah yang cenderung berkembang dan menetukan jalan perekonomian. Demikian halnya dengan partai politik, peran dan fungsinya akan mendekati kemungkinan untuk digantikan oleh perusahaan-perusahaan multinasional.
Referensi
Indonesia 2050, [Online]
Pada: http://strategika.wordpress.com/2007/07/19/indonesia-2050-g7-e7-bric-mit/
[Diakses 23 Mei 2010]
Orasi Dies Natalis ITS ke-47, [Online]
Pada: http://danielrosyid.com/orasi-dies-natalis-its-ke-47.html
[Diakses 23 Mei 2010]
Sullivan, W. A., 2010. Letter: Reform After Sri Mulyani’s Departure. The Jakarta Post, [Internet] 7 Mei 2010.
Pada: http://www.thejakartapost.com/news/2010/05/07/letter-reform-after-sri-mulyani%E2%80%99s-departure.html
[Diakses 23 Mei 2010]
Susanto, H., 2010. Sri Mulyani Given Office in World Bank, [Online]
Pada: http://en.vivanews.com/news/read/148869-sri_mulyani_given_office_in_world_bank
[Diakses 23 Mei 2010]
Syofyan, D., 2010. Sri Mulyani: Indonesian Wonder Woman. The Jakarta Post, [Internet] 11 Mei 2010.
Pada: http://www.thejakartapost.com/news/2010/05/11/sri-mulyani-indonesian-wonder-woman.html
[Diakses 23 Mei 2010]
The Jakarta Globe, 2010. Indonesian Stock Market Drops After Sri Mulyani Resignation, [Online] 5 Mei 2010.
Pada: http://www.thejakartaglobe.com/business/indonesian-stock-market-drops-after-sri-mulyani-resignation/373214
[Diakses 23 Mei 2010]
The Jakarta Globe, 2010. Investors Uneasy Over Sri Mulyani Departure, [Online] 5 Mei 2010.
Pada: http://www.thejakartaglobe.com/business/investors-uneasy-over-sri-mulyani-departure/373362
[Diakses 23 Mei 2010]
The Jakarta Globe, 2010. Rupiah Continues to Drop After Sri Mulyani Announcement, [Online] 6 Mei 2010.
Pada: http://www.thejakartaglobe.com/business/rupiah-continues-it-drop-after-sri-mulyani-announcement/373437
[Diakses 23 Mei 2010]
The Jakarta Globe, 2010. Sri Mulyani Vows to Support New Finance Minister, [Online] 11 Mei 2010.
Pada: http://www.thejakartaglobe.com/home/sri-mulyani-vows-to-support-new-finance-minister/374378
[Diakses 23 Mei 2010]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar